Sebagai lembaga yang berperan penting dalam penanggulangan HIV/AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi terus memperkuat komitmennya dalam menghadapi tantangan epidemi yang terus berkembang. Pada periode kepengurusan 2025–2029, KPA Kota Bekasi menetapkan visi dan misi kelembagaan yang menjadi fondasi arah kebijakan dan strategi kerja. Dokumen ini tidak hanya menjadi simbol administratif, tetapi juga mencerminkan semangat kolaboratif yang menekankan inklusivitas, pelayanan tanpa diskriminasi, serta sinergi antarsektor.
Dalam konteks dinamika sosial dan kesehatan masyarakat yang kompleks, visi dan misi ini berfungsi sebagai pedoman utama untuk mewujudkan sistem penanggulangan HIV/AIDS yang kuat, terstruktur, dan berkelanjutan. Seluruh kegiatan KPA Kota Bekasi akan berlandaskan pada prinsip-prinsip ini guna menciptakan lingkungan yang aman, sadar informasi, dan menghormati hak-hak setiap individu, khususnya Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Tantangan yang masih menghambat efektivitas program adalah stigma terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) yang masih tinggi. Banyak masyarakat yang enggan memeriksakan diri karena takut dikucilkan. Padahal, program tes HIV sukarela dan pengobatan antiretroviral (ARV) kini tersedia gratis di berbagai fasilitas kesehatan.
Visi:
“Terwujudnya Kota Bekasi bebas penularan baru HIV/AIDS melalui sinergi, kepedulian, dan pelayanan berkelanjutan.”
Misi:
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS yang terpadu dan berkelanjutan.
Menyediakan edukasi dan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang pencegahan HIV/AIDS serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan warga peduli AIDS, siswa peduli AIDS, dan kelompok-kelompok masyarakat peduli AIDS lainnya termasuk kelompok rentan dan komunitas, dalam program pencegahan, perawatan, dan dukungan.
Memperluas akses layanan kesehatan, seperti VCT, pengobatan ARV, dan perawatan dukungan bagi ODHA secara ramah dan tanpa diskriminasi.
Membangun kemitraan strategis dengan instansi pemerintah, dunia usaha, LSM, lembaga keagamaan, dan media, untuk memperkuat respon terhadap HIV/AIDS.
